Saat ini Indonesia tengah menghadapi tahun politik dimana nuansa pemilihan umum (Pemilu) sudah semakin marak. Sebagai negara demokratis Pancasila, pemilu hendaknya menjadikan seluruh warganegara dan elit politik menjadi satu jiwa meski memiliki beragam pilihan partai politik maupun calon pemimpin.
Demokrasi Indonesia pada dasarnya mampu menghidupkan keanekaragaman yang ada, namun tak dapat dipungkiri kerap memicu ketidakselarasan antar kelompok masyarakat. Politik Identitas digunakan sebagai alat politik untuk mendapat dukungan dari masyarakat yang dianggap ‘sama’ secara ras, etnis, agama atau lainnya. Stuart Hall (Sosiolog Inggris Raya) menyebutkan Identity Politics sebagai penempatan individu pada realitas sosial tertentu dan selalu berhubungan dengan self/subject.
Sebagaimana Pemilu, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) yang akan berusia 1 abad pada tahun 2024 juga sedang merayakan pesta demokrasi dalam bentuk perhelatan Kongres, 26 – 29 Oktober 2023 dimana salah satu agendanya adalah pemilihan pemimpin (Presidium) tingkat nasional yakni Dewan Pengurus Pusat (DPP). Kongres hendaknya juga menyatukan seluruh unsur organisasi mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah hingga pusat dikarenakan memiliki tujuan yang sama yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi, program-program strategis ke depan serta pemilihan pemimpin yang berdaulat berdasarkan azas Subsidiaritas dan Solidaritas diperkuat semangat Asih Asah dan Asuh.
Tentang kompetensi, asset serta eksistensi organisasi, WKRI telah diakui secara nasional. Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menganugerahkan penghargaan kepada WKRI atas upayanya dalam merawat kebhinnekaan. WKRI yang didirikan pada Juni 1924 memiliki visi sebagai organisasi yang bersifat sosial aktif dan mandiri serta mempunyai kekuatan moral, kemampuan handal dalam melaksanakan karya-karya pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta menegakkan harkat dan martabat manusia. WKRI menerima penghargaan ini untuk kategori Bakti Sepanjang Hidup (Long Life Achievements) pada 6 November 2018 di Jakarta.
Sebagai salah satu dari 15 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menerima penghargaan dari Kemendagri, apresiasi ini diharapkan semakin menjadikan organisasi solid ke dalam dan terbuka ke luar dalam berkolaborasi dengan organisasi-organisasi mitra dan para pemangku kepentingan lainnya guna mengambil bagian dalam pembangunan nasional. “Peran ormas saya kira jelas, memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga tetap tegaknya Pancasila, menjaga tetap bersatunya kemajemukan bangsa, termasuk menjaga keutuhan UUD 1945 sebagai ideologi negara,” demikian sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (alm) saat penyerahan penghargaan itu.
WKRI memiliki identitas organisasi yang kuat sebagai salah satu organisasi senior milik Gereja Katolik, sekaligus bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Terkait politik identitas yang banyak digunakan para elit politik untuk mencapai tujuannya, WKRI yang turut mendirikan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) ini perlu menunjukkan kewibawaannya melalui penyelenggaraan Kongres yang berdaulat, mampu memahami harapan seluruh anggota dan mempersatukan gerak langkah ke depan melalui program-program transformatif dan inklusif yang mendukung kebijakan pemerintah serta ajaran sosial gereja.
Dengan demikian praktek politik identitas yang cenderung membawa pengaruh negatif, dapat disikapi secara positif melalui kekayaan akan potensi dari seluruh DPD yang menyatukan. Politik identitas seyogyanya dapat membawa suasana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik khususnya karena Indonesia kaya akan budaya, sumberdaya alam dan manusianya. Kearifan lokal di tiap daerah jika dikembangkan secara strategis akan menjadi sebuah kekuatan besar, dan WKRI harus dapat mewujudkannya. (Mathilda AMW Birowo/Red)